Berikan Catatan dan Rekomendasi, DPRD Balangan Minta Perbaikan Kinerja
PARINGIN – Ada sembilan bidang yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan terkait pelaksanaan pemerintahan atau program kerja yang dijalankan Pemkab Balangan selama tahun 2018 lalu.
Saran perbaikan atau dipertimbangkan dalam menjalankan roda pemerintahan ke tahun selanjutnya ini oleh pihak eksekutif ini, disampaikan para wakil rakyat Bumi Sanggam dalam catatan dan rekomendasi DPRD Balangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Balangan tahun anggaran 2018, saat rapat paripurna Senin (29/4/2019) malam.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Balangan Syabirin, dan dihadiri oleh asisten III Hasmiati yang mewakili Bupati Balangan H Ansharuddin serta sejumlah anggota DPRD Balangan dan jajaran Pemkab Balangan juru bicara DPRD Balangan M Rizkan menyampaikan catatan dan rekomendasi ke dalam Sembilan bidang.
Bidang pendidikan, Rizkan menyampaikan, agar aset Dinas Pendidikan, untuk sesegeranya di inventarisir, memperluas akses informasi terkait program beasiswa dan berkenaan dengan anak didik berprestasi untuk lebih diberikan perhatian baik dari segi materi maupun immateri dalam hal ini adalah akses informasi, akses kepada Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.
Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, menurut Rizkan, pihaknya meminta untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada Pemerintah Desa, terutama yang terkait dengan Penggunaan Dana Desa, dengan jalan harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, memberikan rangsangan kepada masyarakat desa untuk bisa menghasilkan inovasi – inovasi dengan memanfaatkan Badan – Badan Usaha Milik Desa.
“Bidang pengawasan sebagaimana pada rapat pembahasan dengan Inspektorat disampaikan bahwa uraian tugas dari Bidang Pengawasan ini sangatlah banyak, tetapi tidak ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang cukup dari segi Kuantitas. Lemahnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap Bidang Pengawasan ini, akan berakibat kepada banyaknya pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ini juga harus menjadi perhatian serius,’’ ungkapnya.
Untuk bidang Organisasi, pihaknya lanjut dia, untuk bisa merampingkan kembali SKPD – SKPD yang ada, sehingga baik dari segi anggaran maupun Sumber Daya Manusia bisa dimanfaatkan kepada Program maupun Kegiatan dalam rangka Peningkatan Pembangunan Kabupaten Balangan. Hal ini berdasarkan kondisi beberapa tahun terakhir ini, dimana setelah adanya penambahan SKPD terlihat bahwa penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan tepat sasaran, terutama kepada SKPD yang tidak semestinya untuk dipisahkan atau diadakan.
Untuk bidang pertanian, Dewan kata Rizkan, Pemerintah Daerah dapat membuat suatu kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan harga karet. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bisa mengadakan pelatihan – pelatihan kepada petani – petani karet dalam hal manajemen, baik menajemen kualitas karet maupun manajemen finansial.
Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut, selain dapat meningkatkan harga karet juga dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bisa melakukan inovasi – inovasi dalam pengembangan komoditas karet ini.
Untuk Bidang perikanan, para wakil rakyat ini menyoroti kondisi masih bergantung kebutuhan bibit ikan dari luar daerah, sehingga dari sisi biaya selain akan menjadi lebih mahal, juga menjadikan ketergantungan kepada daerah lain atau tidak bisa mandiri. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah, untuk bisa memperhatikan komoditas perikanan ini, sehingga inovasi – inovasi bidang perikanan bisa tumbuh dan dapat menjadikan Kabupaten Balangan Mandiri khususnya dalam bidang perikanan.
“Bidang ketahanan pangan, kami melihat lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi hasil panen, sehingga kami mengharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait untuk bisa memberikan pengawasan terhadap lumbung – lumbung padi yang ada di Kecamatan – Kecamtaan, sehingga jalur distribusi terjaga dengan baik dan member keuntungan bagi para petani,’’ jelasnya.
Terkahir, untuk bidang pembangunan daerah dan Bidang Keuangan kalangan DPRD Balangan meminta, agar pembangunan harus didahului oleh adanya perencanaan dan bisa menargetkan PAD.
“Tanpa adanya perencanaan maka pembangunan akan menjadi tidak terarah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan. kepada Bidang Pembangunan Daerah untuk lebih memahami dan juga mendalami RPJPD dan RPJMD dalam setiap perencanaan Pembangunan, sehingga tidak keluar dari arah dan tujuan, yaitu untuk menjadi Kabupaten Balangan Mandiri, Berkualitas, Bermartabat, Adil dan Makmur. Kami apresiasi dalam hal Pendapatan yang selalu meningkat melebihi dari target yang ditentukan. Tentunya ini menjadi poin positif, maka untuk pengoptimalisasian Pendapatan Daerah, untuk bisa menargetkan PAD lebih maksimal lagi, agar ada semangat dalam rangka pemenuhan target Pendapatan Daerah,’’ pungkasnya. (*)
