DPRD BALANGAN GELAR RDP ATAS PERSOALAN PKWT KARYAWAN SIS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perusahaan dan instansi terkait, perihal pemutusan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir kepada puluhan karyawan PT. SIS Sera yang dianggap tidak sesuai prosedur. Hal ini kemudian menjadi perhatian DPRD Balangan untuk memanggil pihak perusahaan dan instansi terkait serta, karyawan yang mengalami pemutusan PKWT. Bertempat Kantor DPRD, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Senin (8/3/2021).
Syamsudinnor, Anggota DPRD Balangan Komisi III mengatakan, dari hasil dengar pendapat bersama tersebut, belum ada keputusan dan akan dilanjutkan kembali dilakukan pertemuan ulang yang difasilitasi oleh Disnakertrans. "Tentu pihak perusahaan telah mendengar bahawa DPRD mendukung atas kebijakan daerah yang berpihak pada warga daerah hal itu diutamakan," tuturnya. Karena, menurutnya, hal tersebut berdampak dengan income daerah. Dengan kebijakan tersebut sangat didukung oleh pemerintahan. Kemudian Ia mengharapkan pihak perusahaan dengan pihak serikat pekerja ada pertemuan ulang. "Kita DPRD Balangan sepakat atas pemberhentian PKWT ini menjadi perhatian dan pertimbangan khusus pihak perusahaan," tuturnya.
Semantara itu, HRD PT. SIS Sera Balangan, Hadi Utama menanggapi, pihaknya sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). "PT. SIS SERA senantiasa menjalankan aktivitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan," sebutnya saat dikonfirmasi. Ia juga menambahkan, pelaksanaan PKWT karyawan PT SIS SERA sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku. "Dengan berakhirnya jangka waktu PKWT maka secara serta merta berakhir pula hubungan kerja, namun SIS dengan itikad baik telah memberikan sisa hak-hak karyawan yang masih ada, sesuai Perjanjian Bersama (PB)," ucapnya. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan daerah di Kalimantan Selatan melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional SIS.[agus/tim publikasi dprd blg]
