Komisi III DPRD Balangan Minta RPH Batumandi Dioptimalkan

Komisi III DPRD Balangan Minta RPH Batumandi Dioptimalkan

Komisi III DPRD Balangan bersama dinaspertanian bidang perternakan, mendatangi Rumah PemotonganHewan (RPH) yang berada di Kecamatan Batumandi, Senin(26/7/2021).

Peninjuan langsung rombongan komisi III yang dipimpinlangsung oleh ketuanya Erly Satriana tersebut, guna melihatlangsung kondisi RPH satu-satunya yang ada di KabupatenBalangan, namun keberadaannya tidak optimal.

“Kita sangat menyangkan kondisi RPH ini, karena tidak bias dimanfaatkan dengan maksimal keberadaannya,’’ ujar Erly Satriana.

Padahal menurut Politisi PAN ini, keberadaan RPH bukan hanyamempermudah masyarakat dalam melakukan pemotonganhewan, namun juga berpotensi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pihaknya, menurut Erly, berharap kedepan pembenahan danpemanfaatan RPH tersebut bias dimaksimalkan sertadioptimalkan, sehingga keberadaannya termanfaatkan dengan baik.

Ditambahkan, anggota Komisi III DPRD Balangan lainnya AgusReyanto, pihaknya berharap keberadaan RPH ini bias menjadiindicator jaminan kesehatan daging ternak yang beredar di Kabupaten Balangan.

“Jadi nantinya semua daging sapi yang dijual di pasar Balanganproses pemotongannya dilaksanakan di RPH, sehingga hewanternak yang dipotong sudah terjamin kesehatannya,’’ harapnya.

Terakhir, pihaknya menurut Agus, berharap RPH ini segara bisadimaksimalkan keberadaannya, dinas terkait bisa segeramelakukan pembenahan sehingga RPH bisa difungsikan dandijalankan sebagaimana mestinya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Peternakandinas pertanian Kabupaten Balangan Dewa Ayu Putu Asrinadi, mengakui memang keberadaan RPH di Batumandi ini belummaksimal keberadaannya.

“Kami akui jika memang pemotongan hewan ternah di RPH inibelum banyak atau maksimal,’’ ujarnya.

Menurut dia, tidak maksimalnya keberadaan RPH tersebut, lantaran karena kondisi dan fasilitas yang masih kurang.

Apalagi saat ini, kata Ayu, kondisi RPH saat ini kondisinyahanya sekitar 50% baik, dimana perlu perbaikan danpembenahan baik bangunannya, fasilitasnya maupunpetugasnya.

Namun, pihaknya lanjut Ayu, terus berupaya mencari solusi lain, karena status RPH yang ada ini milik pusat yang dibangunmelalui provinsi, sehingga saat ini belum dihibahkan ke daerah.

"Karena masih berstatus milik pemerintah provinsi, kami tidakbisa menggarkan untuk perbaikan atupun penambahan fasilitas, karena belum menjadi asset daerah,’’ ucapnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya segara mengupayakan agar RPH ini dihibahkan sehungga resmi menjadi milik asetdaerah,"pungkasnya.