Kedudukan dan Tugas Pokok konten serta Hak dan Kewajiban

Kedudukan dan Tugas Pokok konten serta Hak dan Kewajiban 

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

• Membentuk peraturan daerah (Perda) bersama bupati ;
• Membahas dan memberikan persetujuan rancangan  peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh bupati;
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
• Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
• Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
• Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Anggota DPRD mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Balangan;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usulan dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Imunitas;
6. Mengakui orientasi dan pendalaman tugas;
7. Protokoler;
8. Keungan dan administrative

• Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
2. Melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menatai peraturan Perudang – Undangan;
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. Mentaati prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
7. Mentaati tata tertib dan kode etik;
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konsisten melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. Menampung dan menidaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politisi kepada konstituen di daerah pemilihannya.